BEKASI, GNN.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) pendapatan dan belanja daerah serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di Ruang Paripurna, Jalan Chairil Anwar No. 112, RT. 004/RW. 009, Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu (13/8/2025).
Rapat paripurna yang dipimpin langsung Wakil Ketua 1, Nuryadi Darmawan, RA S.Ip, M.H, yang dihadiri Walikota dan diwakili oleh Wakil Walikota Bekasi, Dr. H. Abdul Harris Bobihoe dalam menyampaikan KUA dan PPAS
“Rapat paripurna berdasarkan pasal 170, yang dinyatakan sidang dapat dilanjutkan karena telah memenuhi kuorum. Sidang dibuka,” kata Wakil Ketua 1, Nuryadi Darmawan, ketika membuka rapat paripurna.
Selanjutnya para anggota dewan mendengarkan penyampaian KUA dan PPAS oleh Wakil Walikota Bekasi, Dr. H. Abdul Harris Bobihoe.
Abdul Harris Bobihoe, menyampaikan, “Penyusunan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, TA. 2025, yang merupakan bagian dari mekanisme Perencanaan Anggaran Daerah ( PAD) yang responsif terhadap dinamika fiskal dan kebutuhan pembangunan kota Bekasi,” katanya.
“Terutama dalam menghadapi kebijakan efisiensi dan pengendalian belanja yang ditetapkan oleh pemeirntah pusat pasca konsolidasi fiskal nasional sepanjang tahun berjalan,” jelas wakil Walikota Bekasi.
“Meskipun terdapat keterbatasan fiskal dan kewajiban untuk melakukan penyesuaian belanja, Pemerintah Kota Bekasi, tetap berkomitmen untuk menjaga kualitas pelayanan publik serta kesinambungan program prioritas pembangunan yang telah ditetapkan,” tuturnya.
“Kemudian, rencana perubahan KUA dan PPAS tetap berpedoman pada tema pembangunan kota Bekasi tahun 2025, yaitu ‘Penguatan Kualitas Manusia melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan ketahanan keluarga yang inklusif dan merata,” jelas Abdul Harris selaku Wakil Walikota Bekasi.
Pertama, Kebijakan umum pada pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun 2025 diproyeksikan Rp. 7,24 Triliun atau naik sebesar 6,55 % dibandingkan dengan pendapatan daerah pada APBD Tahun 2025.
Kedua, Kebijakan umum belanja daerah pada perubahan APBD tahun 2025, belanja daerah direncanakan sebesar Rp.7,54 Triliun, atau naik sebesar 8,03 % dibandingkan dengan rencana belanja daerah pada APBD tahun 2025, sebesar Rp.6,98 Triliun.
Dan Ketiga, Kebijakan pembiayaan daerah pada perubahan APBD tahun 2025 direncanakan sebesar Rp.301,35 Miliar atau naik sebesar 62,02 % dibandingkan dengan rencana pembiayaan daerah tahun 2025 sebesar Rp.186 Miliar.
Selanjutnya, Terdapat penambahan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penggunaan Silpa tahun 2024 sebesar Rp.100, 45 Miliar atau naik sebesar 38,88% dibandingkan dengan rencana penerimaan pembiayaan APBD pada tahun 2025 sebesar Rp.258,39 Miliar.
Juga, Terdapat pengurangan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.14,89 Miliar, dikarenakan adanya rasionalisasi penyertaan modal kepada BUMD, Yaitu Perumda Tirta Patriot menjadi sebesar Rp.45 Miliar.
1. PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) tetap sebesar Rp.7,5 Miliar.
2. PT. Mitra Patriot (Perseroda) tetap sebesar Rp.5 Miliar dan
3. PT. Sinergi Patriot (Perseroda) mengalami pengurangan sebesar Rp.9, 89 Miliar, sehingga tidak mendapatkan alokasi penyertaan modal pada tahun anggaran 2025.
Acara dilanjutkan dengan penanda tanganan dokumen Rancangan perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang kemudian diserah terimakan dari Wakil walikota Bekasi, Dr.Abdul Harris Bobihoe kepada Ketua DPRD, Dr. Sardi Effendi.
(Red/fzl/ADV)
