JAKARTA, GNN.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia terus mendorong transformasi digital dalam pelayanan kepada masyarakat. Langkah terbaru ditandai dengan peluncuran fitur Laporan Polisi (LP) dan Laporan Kehilangan berbasis online melalui Super App Polri yang diresmikan Wakil Kepala Polri, Komjen Pol Dedi Prasetyo.
Peluncuran tersebut dilakukan dalam Rapat Koordinasi Komite TIK Polri Tahun Anggaran 2026 yang digelar pada Selasa (14/4/2026) di Ballroom Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara.
Dalam kesempatan itu, Wakapolri menegaskan bahwa pengembangan fitur digital di Super App Polri merupakan strategi untuk meningkatkan kualitas layanan yang lebih terbuka, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat luas.
Melalui pembaruan ini, masyarakat kini dapat membuat laporan polisi maupun laporan kehilangan tanpa harus datang langsung ke kantor kepolisian pada tahap awal. Cukup menggunakan ponsel, layanan bisa diakses kapan saja dan di mana saja secara praktis.
Tak hanya itu, Polri juga menghadirkan Engine Konsultasi Laporan Polisi, sebuah sistem yang memungkinkan masyarakat berkonsultasi secara daring dengan petugas. Layanan ini dilengkapi fitur video conference dan live chat untuk memberikan respons cepat serta arahan awal secara tepat.
Seluruh proses dalam sistem tersebut telah dirancang transparan dan terdokumentasi secara digital. Tersedia pula fitur pemantauan, riwayat komunikasi, hingga evaluasi kinerja guna memastikan pelayanan berjalan profesional dan terukur.
Menurut Wakapolri, digitalisasi ini tidak hanya sebatas penggunaan teknologi, tetapi juga menjadi bagian dari pembaruan manajemen kinerja dan budaya kerja Polri agar lebih modern dan terintegrasi. Ia menekankan pentingnya pelayanan publik yang efektif, efisien, serta berbasis teknologi informasi.
Di sisi lain, peran fungsi Samapta juga diperkuat guna memastikan setiap laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara cepat di lapangan.
Penerapan layanan ini dilakukan secara bertahap, dengan tahap awal mencakup wilayah Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, dan Polda Banten. Ke depan, layanan tersebut akan diperluas hingga mencakup seluruh Indonesia.
Sebagai arah kebijakan, Polri menetapkan tiga fokus utama, yakni penguatan digitalisasi layanan, optimalisasi penegakan hukum melalui pendekatan restorative justice, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersih dan bebas korupsi.
Inovasi ini menjadi wujud komitmen Polri dalam menghadirkan layanan yang lebih dekat, cepat, dan transparan, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat di era digital.
(Red)
