BANDUNG, GNN.com – DPRD Provinsi Jawa Barat secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Persetujuan ini ditandai dengan penandatanganan bersama serta penyampaian pendapat akhir Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Kamis (20/11/2025).
Dalam keterangannya, KDM menegaskan bahwa fokus pembangunan Jawa Barat pada tahun 2026 adalah percepatan penyelesaian infrastruktur dasar, terutama perbaikan jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan tingkat kemantapan jalan mencapai di atas 90 persen, bahkan diharapkan menembus 95 persen, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4,8 triliun.
Selain pembangunan jalan, Pemprov Jabar juga menyiapkan hampir Rp500 miliar untuk pembangunan unit sekolah baru sebagai upaya memperluas akses pendidikan.
Di sektor kesehatan, KDM mengungkapkan rencana pembangunan rumah sakit daerah baru di Kabupaten Indramayu guna memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat.
Upaya penanggulangan banjir turut menjadi perhatian melalui pembangunan infrastruktur daerah aliran sungai. Pemerintah provinsi juga mengalokasikan anggaran bagi program listrik untuk masyarakat berpenghasilan rendah sebesar Rp78 miliar serta pembangunan penerangan jalan umum senilai Rp473 miliar.
KDM menegaskan bahwa seluruh program tersebut menjadi kerangka prioritas pembangunan tahun 2026. Fokus pada prioritas ini membuat sejumlah perangkat daerah perlu menyesuaikan program kerja dengan memangkas kegiatan yang dinilai kurang relevan.
Menurutnya, beberapa OPD di Jawa Barat harus “puasa” dari kegiatan yang dianggap tidak penting dan diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan strategis.
Pada tahun 2026, pembangunan desa juga akan diperkuat. Sejumlah ruas jalan desa akan dibangun dengan sistem beton melalui pola swadaya.
Pemerintah provinsi akan menyiapkan bahan baku dan teknologi, sementara masyarakat desa tetap mendapatkan upah. Skema ini diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi lokal.
KDM menyebutkan bahwa seluruh upaya pembangunan tersebut harus dijalankan dengan kerja keras, mengingat adanya kenaikan belanja APBD dari rencana awal Rp28 triliun menjadi Rp30,1 triliun.
Ia menyinggung adanya “angka mimpi” sebesar Rp2,1 triliun yang harus dicapai demi memastikan seluruh program berjalan optimal. Ia menekankan pentingnya keyakinan dalam bekerja, bukan sekadar rutinitas.
Dalam rapat tersebut, KDM juga menyinggung dua raperda tambahan yang ikut diajukan, yaitu Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Raperda Penggunaan Sumber Daya Air Permukaan.
Ia menilai kedua raperda ini penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendapatan daerah dan berharap pembahasannya dapat dipercepat.
Mengakhiri penyampaiannya, KDM mengajak seluruh anggota DPRD Jawa Barat untuk terus memperkuat kerja sama dalam mewujudkan target pembangunan.
Ia menyatakan keyakinannya bahwa seluruh mimpi dan harapan pembangunan Jawa Barat dapat terwujud melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi dan DPRD.
(Red)
