Suka Makmue GNN.COM – Bupati Nagan Raya, Dr. TR. Keumangan, S.H., M.H., yang diwakili Wakil Bupati (Wabup) Raja Sayang, menghadiri Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya dalam rangka penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya Tahun Anggaran 2026.
Rapat paripurna berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRK Nagan Raya, Rabu (16/9/2026) sore, dipimpin Wakil Ketua DPRK Nagan Raya, dr. Afzalul Zikri, dan dihadiri 18 dari 25 anggota DPRK Nagan Raya.
Rapat tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, Plt. Sekretaris Daerah beserta para asisten, staf ahli bupati, kepala SKPK, tenaga ahli fraksi-fraksi DPRK, serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Wabup Raja Sayang mengatakan Rancangan KUPA dan PPAS-P APBK Tahun Anggaran 2026 merupakan bagian penting dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah.
Menurut dia, perubahan APBK diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dengan perkembangan kondisi daerah, perubahan asumsi pendapatan, kebutuhan belanja prioritas, serta dinamika pembangunan sepanjang tahun anggaran.
“Pemerintah Kabupaten Nagan Raya berkomitmen agar setiap perubahan kebijakan anggaran tetap berpedoman pada prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat,” ujar Raja Sayang.
Ia mengatakan penyusunan KUPA dan PPAS-P 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Kondisi tersebut, menurutnya, membutuhkan penyesuaian belanja secara selektif dengan tetap mengutamakan program yang memiliki urgensi tinggi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Keterbatasan ruang fiskal menuntut agar setiap perubahan anggaran dilakukan secara selektif dengan mengutamakan program dan kegiatan yang memiliki urgensi tinggi, memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, mendukung pelayanan dasar, serta memperkuat perekonomian daerah,” kata Raja Sayang.
Pada sisi belanja, Pemkab Nagan Raya akan melakukan pengendalian terhadap belanja yang dinilai belum memberikan dampak langsung terhadap pencapaian prioritas pembangunan.
Efisiensi diarahkan pada belanja administratif, kegiatan seremonial, perjalanan dinas yang tidak prioritas, serta belanja lain yang masih dapat dioptimalkan tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik.
Sebaliknya, alokasi anggaran diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, serta program prioritas daerah lainnya.
Raja Sayang juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara belanja operasional dan belanja pembangunan. Belanja operasional tetap diperlukan untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan dan pelayanan publik, tetapi pengelolaannya perlu dilakukan secara proporsional agar tidak mengurangi ruang fiskal bagi pembangunan.
“Perubahan APBK jangan hanya menjadi proses administratif, tetapi harus benar-benar menjadi instrumen untuk memperbaiki kualitas pembangunan dan mempercepat pencapaian target pembangunan Kabupaten Nagan Raya,” katanya.
Optimalisasi Pendapatan Tanpa Membebani Masyarakat
Pada sisi pendapatan, Pemkab Nagan Raya akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang sah dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat dan dunia usaha.
“Optimalisasi PAD harus dilakukan secara sehat dan terukur, tanpa memberikan beban berlebihan kepada masyarakat. Upaya tersebut juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Selain pendapatan dan belanja, penyusunan KUPA dan PPAS-P 2026 juga diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah melalui penyesuaian kemampuan pendapatan, kebutuhan belanja, dan kapasitas pembiayaan secara proporsional.
Dalam kesempatan tersebut, Raja Sayang memaparkan ringkasan proyeksi perubahan APBK Nagan Raya Tahun Anggaran 2026.
Pendapatan daerah yang semula sebesar Rp1.140.724.361.824 diproyeksikan menjadi Rp1.131.471.062.344, atau berkurang Rp9.253.299.480.
Sementara itu, belanja daerah yang semula sebesar Rp1.165.724.361.824 menjadi Rp1.151.132.893.247, atau berkurang Rp14.591.468.577.
Adapun komposisi belanja daerah dalam rancangan perubahan tersebut meliputi belanja operasi sebesar Rp855.124.770.510, belanja modal Rp120.673.894.584, belanja tidak terduga Rp15.919.583.400, dan belanja transfer Rp159.414.644.753.
Untuk pembiayaan daerah, pembiayaan neto yang semula sebesar Rp25.000.000.000 menjadi Rp19.661.830.903, atau berkurang Rp5.338.169.097.
“Dengan perubahan tersebut, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) diarahkan untuk menutup defisit sehingga posisi defisit menjadi Rp0 (nol rupiah),” jelas Raja Sayang.
Di akhir sambutannya, Raja Sayang menegaskan bahwa pembangunan daerah membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRK sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
“Kami sangat mengharapkan dukungan, masukan, serta pandangan dari seluruh anggota DPRK Nagan Raya dalam pembahasan Rancangan KUPA dan PPAS-P Tahun Anggaran 2026,” ujarnya.
Ia berharap pembahasan Rancangan KUPA dan PPAS-P dapat berlangsung secara terbuka dan konstruktif dengan mengedepankan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan anggaran yang disepakati dapat disusun secara realistis dan selaras dengan kebutuhan pembangunan Kabupaten Nagan Raya.
“Semoga seluruh rangkaian pembahasan dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan kesepakatan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Nagan Raya,” pungkasnya.
Sofyan
