Jakarta, GNN.com – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa penempatan anggota Polri pada jabatan sipil atau di luar struktur kepolisian hanya dapat dilakukan apabila ada permintaan resmi dari kementerian, lembaga, maupun Presiden.
Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri menanggapi ketentuan dalam Undang-Undang Polri yang baru disahkan melalui rapat paripurna DPR RI. Menurutnya, aturan tersebut memperjelas mekanisme penugasan personel Polri di luar institusi kepolisian.
“Polri hanya dapat menjalankan tugas di luar struktur apabila diminta. Jika tidak ada permintaan, tentu kami tidak akan mengirim personel,” ujar Listyo Sigit saat menghadiri Rakorwas Kompolnas-Polri 2026 di Ancol, Jakarta Utara, Rabu (9/7/2026).
Ia menjelaskan, dalam kondisi tertentu Presiden juga dapat memberikan penugasan kepada anggota Polri berdasarkan tingkat urgensi yang dinilai diperlukan. Namun demikian, kebijakan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai upaya mengambil atau mengurangi ruang kerja aparatur sipil negara (ASN).
Kapolri menegaskan bahwa setiap penugasan harus tetap sesuai dengan kebutuhan serta fungsi kepolisian. Penempatan anggota Polri hanya dimungkinkan pada jabatan yang berkaitan dengan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, keterlibatan personel Polri di luar struktur semata-mata bertujuan memenuhi kebutuhan lembaga yang memerlukan dukungan sesuai kompetensi kepolisian, bukan untuk mengintervensi peran ASN.
“Kami memberikan ruang apabila memang dibutuhkan dan selama tugas tersebut masih sejalan dengan fungsi kepolisian. Jadi bukan untuk mengganggu atau mengambil ruang ASN,” tegasnya.
(Red)
