Nagan Raya GNN.COM – Pada Momen Kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto di kabupaten Nagan Raya, Bupati Dr Teuku Raja Keumangan SH, MH melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya, Ali Munir, S.E., Ak., M.M., bersama Direktur Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Korban Bencana (PSNK) Kementerian Sosial RI, Faisal, serta Ketua DPC Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Nagan Raya, Ali Efendi, menggelar diskusi strategis di kawasan Pantai Naga Permai, Nagan Raya Aceh, kamis (12/11/26).
Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban tersebut membahas penguatan kesejahteraan sosial secara komprehensif, mulai dari keberlanjutan program Sekolah Rakyat, penanggulangan bencana inklusif, hingga pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
Pada sektor pendidikan, diskusi menyoroti pentingnya memastikan program Sekolah Rakyat tidak sekadar membuka akses belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, tetapi juga membekali lulusannya dengan keterampilan dan kompetensi siap kerja. Pendidikan diharapkan menjadi fondasi kemandirian agar generasi muda mampu berkontribusi di tengah masyarakat dan memiliki masa depan yang lebih baik.
“pertemuan tersebut turut membahas yanh urgensi mitigasi dan penanggulangan bencana yang ramah terhadap kelompok rentan. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPC PPDI Kabupaten Nagan Raya, Ali Efendi, mengusulkan pembangunan Posko Tanggap Darurat Bencana bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Tripa Makmur.
Usulan ini dilatarbelakangi tingginya kerawanan banjir di Kecamatan Tripa Makmur, Menurut Ali Efendi, langkah antisipasi khusus sangat diperlukan agar penyandang disabilitas tidak terabaikan saat bencana melanda.
Keberadaan posko inklusif tersebut diharapkan mencakup seluruh aspek penanganan darurat, mulai dari proses evakuasi yang aman, akses informasi kebencanaan yang mudah dipahami, fasilitas pengungsian ramah disabilitas, hingga pemenuhan kebutuhan dasar sesuai kondisi masing-masing penyandang disabilitas.
Baca Juga Rakernas 2023, Wapres Dorong Wujudkan Pertanian Kuat dan Pengendalian Inflasi Pangan
”Ketika bencana datang, semua orang berhak mendapatkan perlindungan yang sama. Penyandang disabilitas membutuhkan perhatian dan kesiapan khusus agar mereka tidak mengalami hambatan dalam proses penyelamatan maupun pemulihan,” tegas Ali Efendi.
Ia berharap usulan tersebut mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan Kementerian Sosial RI agar penanganan bencana ke depan benar-benar menerapkan prinsip inklusivitas.
Lebih jauh, diskusi ini menyepakati bahwa penanganan isu disabilitas tidak cukup hanya bertumpu pada bantuan sosial (bansos) semata. Diperlukan kebijakan berkelanjutan yang menyentuh aspek pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, perluasan kesempatan kerja, serta perlindungan sosial yang setara.
Pertemuan antara Dinas Sosial Nagan Raya, Kemensos RI, dan PPDI ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan sosial yang berpihak pada kelompok rentan.
Sofyan
