GNN.COM, CIREBON – Moh. Aan Anwaruddin, Ketua DPD KNPI Kabupaten Cirebon sekaligus Ketua RAPEL (Rakyat Penyelamat Lingkungan), menyatakan keprihatinan dan kekecewaan mendalam atas kegagalan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam mengelola lingkungan hidup. Bencana longsor di Gunung Kuda yang baru-baru ini terjadi bukanlah bencana alam semata, melainkan buah dari kelalaian sistematis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan lingkungan di daerah ini. Sabtu (31/05)
Sebagai aktivis yang telah melawan PLTU batu bara selama 18 tahun sejak 2007, saya melihat pola yang terus berulang: pengabaian terhadap suara masyarakat, lemahnya pengawasan, dan ketidakseriusan pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.
RAPEL yang secara konsisten bekerja sama dengan organisasi lingkungan seperti WALHI, Greenpeace, 350 orang, ICW, TII, KONTRAS, dan berbagai elemen masyarakat sipil lainnya, menilai bahwa Pemda Kabupaten Cirebon harus bertanggung jawab penuh atas kerusakan lingkungan yang terjadi.
Kita tidak bisa terus-menerus membiarkan krisis ini terjadi tanpa evaluasi serius. Kejadian seperti longsor di Gunung Kuda merupakan bukti nyata bahwa pemerintah daerah gagal menjalankan fungsi utamanya dalam menjaga keselamatan warga dan lingkungan.
Kami mendesak:
1. Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan lingkungan Pemda Cirebon.
2. Penghentian seluruh aktivitas industri yang terbukti merusak lingkungan, termasuk proyek PLTU batu bara.
3. Pelibatan aktif masyarakat sipil dalam perencanaan dan pengawasan proyek-proyek yang berdampak lingkungan.
4. Audit independen terhadap AMDAL dan izin lingkungan yang dikeluarkan selama dua dekade terakhir.
Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi sipil, dan media untuk tidak tinggal diam. Masa depan Cirebon ada di tangan kita bersama. Sudah waktunya kita hentikan kompromi atas nama investasi yang menghancurkan alam dan kehidupan.
Penulis : Gnn3
